Pemprov DKI Diharap Evaluasi Dana KLB

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga meminta Pemprov DKI Jakarta memberlakukan aturan jelas terkait kebijakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) terhadap pembangunan di Jakarta.

"Penggunaan dana KLB ini perlu ditinjau ulang, sumber pendanaan dan penggunaan dananya juga harus jelas," katanya kepada INILAHCOM, Senin (31/7/2017).

Contohnya yang terbaru adalah anggaran KLB untuk pembangunan Jalan Simpang Susun Semanggi (SSS). Dari anggaran semula yang disiapkan sebesar Rp579 miliar, hingga kemarin mulai dioperasikan, dana yang terpakai 'hanya' Rp360 miliar. Sehingga masih ada sisa Rp 219 miliar.

Meski dipastikan sisa anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan lain, namun pengelolaanya yang tidak transparan bisa merugikan.

"Untuk plaksanaan pembangunannya harus tetap di bawah pengawasan dinas terkait seperti Dinas Bina Marga, KemenPUPR dan lembaga jasa konstruksi sehingga hasil pembangunannya dapat dipertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan konstruksinya," ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan kompensasi tersebut harus menjadi pilihan terkahir Pemprov DKI. Apalagi untuk pembangunan publik seperti jalan, taman dan sebagainya. Sebab, kata dia, pembangunan dengan KLB dan CSR tidak berkelanjutan dan perawatanya juga tidak jelas.

Selain itu, lanjut Nirwono, penggunaan dana KLB itu tidak bisa menghitung total rupiah tinggi gedung yang dibangun lalu hasilnya digunakan untuk pembangunan kota Jakarta. "Penggunaan air, listrik dan kemacetan akibat peninggian gedung perusahaan swasta sangat penting kedepannya dan tidak bisa dihitung rupiah. Ini yang harus dievaluasi oleh Pemprov DKI," tandasnya.

Seperti diketahui, pembangunan jalan layang Simpang Susung Semanggi dibebankan kepada PT Mitra Panca Persada (MPP). Pembangunan simpang susun Semanggi oleh PT MPP dilakukan sebagai kompensasi untuk meninggikan gedung Wisma Sudirman dari 17 lantai menjadi 60 lantai sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 210/2016 tentang koefisien bangunan. [ton]

Let's block ads! (Why?)