Hanura Sarankan Anies Wujudkan Transportasi Aman

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI, Mohamad Ongen Sangaji menolak usulan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum untuk mengatur kembali kawasan operasional becak di Jakarta.

"Jangan buat mundur lagi Jakarta, kami menolak legalisasi becak," kata Ongen, Selasa (16/10/2018).

Ongen meminta Pemerintah Provinsi DKI dibawah kepemimpinan Anies agar mengurungkan niat untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 8/2007, karena dikhawatirkan kembalinya becak beroperasi malah membuat lalu lintas di ibu kota semakin macet dan semerawut.

"Kehadiran becak tidak akan memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas). Gubernur Anies dan jajaran lebih baik fokus mewujudkan transportasi aman dan nyaman," ujarnya.

Menurut dia, salah satu pasal yang akan direvisi yaitu Pasal 29 yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya. Kemudian, mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.

"Pasal itu kan yang diminta revisi. Lebih baik Anies buat aturan memperkerjakan warga di pabrik-pabrik yang ada di Jakarta," jelasnya.

Ketua DPD Partai Hanura DKI ini menyarankan Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur khusus kawasan industri harus mempekerjakan anak-anak di Jakarta. Misalnya, PT JIEP sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri disana ada 400 perusahaan. Selain itu, Kawasan Berikat Nusantara (BKN) di Cakung.

"Jadi, Pergub itu nanti mengatur 70 persen lulusan SMA atau SMK di Jakarta bekerja di sana. Ini bisa solusi dari pada becak, ini solusi kami. Atur itu ketenagakerjaan di kawasan industri," tandasnya. [ton]

Let's block ads! (Why?)