FA-PETISI Tegaskan Penolakan Reklamasi Teluk DKI

INILAHCOM, Jakarta - Forum Alumni perguruan Tinggi seluruh Indonesio (FA-PETISI) lahir di Kamal Muara, Jakarta Utara, pada 16 November 2017, karena 13 alumni perguruan tinggi memiliki komitmen bersama warga masyarakat Indonesia bertekad mengawal penghentian Reklamasi Teluk Jakarta.

Presidium, FA Petisi, Andi Razak Wawo menegaskan Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (FAPETISI) menolak Kegiatan proyek Reklamasi di teluk Jakarta.

"Deklarasi FA-PETISI pun diakui dari menggelindingnya pernyataan sikap bersama gerakan aksi Tolak Reklamasi seiring dengan pencabutan Moratorium Reklamasi pada 5 oktober 2017," kata Andi di konfrensi pers di Cafe Venus, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).

Andi mengungkapkan, atas dasar komitmen dan rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

FA-PETISI sebelumnya telah melakukan workshop bertema "Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta" sesuai dengan dorongan kuat dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan tema pokok Kajian Workshop 1 Teknik dan Lingkungan serta Sosial Ekonomi Budaya di Gedung G Komplek Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai narasumbur Dr. Muslim Muin, M.OCE PhD., lr Muh. Jehansyah Siregar MT, PhD, Elisa Sutanueidjaya, JJ Rizal, Dr. Ir. Jalal, Dr. Syahganda Nainggolan.

"Kemudian untuk kajian Workshop ke 2 yaitu Geopolitik, Hankamnas dan Hukum di Hotel Sofyan di Tebet, Jakarta Selatan dengan sejumlah narasumber yang kompeten dalam bidangnya antara lain; Dr. Abdul R MS, Msi Dr. Amiruddin DajaansH, MH. dan Dr Dian Puji Simatupang sH, MH," ujarnya.

Ia menyebutkan, hasil workshop merekomendasikan agar pihak yang berwenang menghentikan segera Proyek Rekdamasi Teluk Jakarta.

"Tindak lanjutnya adalah, meminta pemerintah DKI segera melakukan penegakan hukum dan melakukan penyegelan terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri di Pulau-pulau Reklamasi di Teluk Jakarta itu," tegasnya.

Menurut dia, yang tidak kalah penting rekomendasi tersebut adalah menyerahkan proses hukum terhadap Konstribusi dari pihak pengembang proyek Reklamasi Teluk Jakarta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Juga pihak lain yang kuat diduga banyak terlibat suap sehubungan dengan Raperda yang terkait dengan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta," jelasnya.

Workshop FA-PETISI juga merekomendasikan pembuatan Perda tentang alokasi kawasan dalam Kawasan Budi Daya secara proporsional Kawasan Teluk Jakarta. Kemudian melakukan perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan, menyusun kajian lingkung yang strategis secara sistematis dan menyeluruh.

Dari sembilan rekomendasi terpenting yang juga mendesak itu mengingat kondisi dan struktur Teluk Jakarta yang sudah teracak-acak itu perlu segera diselamatkan, maka menjadi sangat mendesak pula untuk segera dibentuk moratorium reklamasi agar da tuang yang memadai bagi partisipasi publik dan dukungan serta para ilmuan yang ahli dalam bidangnya.

Selanjutnya adalah perlu adanya kajian serius dan mendalam terhadap dampak pulau-pulau yang sudah dibuat itu tanpa adanya kajian yang komprehensif.

Hingga akhirnya maratorium bisa diharap dapat menemukan solusi terbaik dan itu guna menyelamatkan tata kehidupan alam dan lingkungan secara menyeluruh dalam pengertian yang meliputi pula tatanan sosial dan budaya manusia yang ada di sekitannya.

Reklamasi Teluk Jakarta dapat dijadikan contoh dari model pembangunan yang salah lantaran mengedepankan keuntungan dan kalkulasi ekonomi semata serta demi dan keuntungan pihak tertentu semata, tidak demi untuk nelayan dan orang banyak akibat ketamakan para PENGEMBANG.

Dalam konteks pelaksanaan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang serampangan ini mengabaikan proses dan prosedur hukum dan pengabaian terhadap kajian Yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan serta pemahaman yang dalam, maka ketimpangan dalam segenap aspek kehidupan akan terus berlangsung dan membuat disharmonis masyarakat sekitar, tapi juga terhadap tata hidup dan kehidupan dimuka bumi.

Let's block ads! (Why?)