DPRD DKI Diminta Lanjutkan Pansus Microcell

INILAHCOM, Jakarta - Kelanjutan panitia khusus (Pansus) tiang microcell DPRD DKI dinilai semakin tidak jelas.

Hingga kini, belum ada titik terang terkait kelanjutan kewenangan yang dimiliki legislator untuk menyelidiki dugaan adanya kerugian dalam pendirian tiang-tiang microcell diatas aset Pemprov DKI.

Pengamat Kebijakan Publik dari Univeristas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyatakan, pembentukan Pansus tiang microsel mesti berjalan mengingat kerugian yang diderita Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI cukup besar.

Menurut dia, ada kejanggalan di balik sikap pimpinan dewan yang enggan meneruskan penyelidikan.

"Ini aneh, kenapa tak jalan. Seharusnya ketua dewan melancarkan Pansus ini. Kalau tak dilancarkan nanti malah aneh kan. Bisa jadi diduga korupsi," kata Trubus saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Namun dia enggan berspekulasi terkait ada tidaknya permainan yang berindikasi pada terjadinya suap.

Sebab, kata dia, yang dapat membuktikan adanya indikasi tersebut hanya penegak hukum. Diantaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Indikasi ini sangat besar. Ini harus dibuka," tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, tak ada tuduhan kepada dewan di Kebon Sirih terkait adanya permainan pembentukan pansus microcell. Menurut dia, pansus sangat tepat untuk menindaklanjuti temuan awal adanya kerugian akibat tiang-tiang microcell berdiri di asset pemprov. Pansus, ini bisa memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Kalau, pansus tak tuntas, maka dugaan ada permianan besar," tandas Trubus.

Sementara itu, Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Boy Bernadi Sadikin menilai, dewan di DPRD DKI diduga telah masuk angin karena hanya galak di awalnya. Namun kini, Pansus microcell tak jelas ujungnya.

Padahal, kata mantan Ketua Tim Relawan Pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017 itu, kerugian akibat berdirinya tiang microcell milik 10 perusahaan menara telekomunikasi di Jakarta mencapai triliunan. Ada 7.000-an tiang yang tersebar di berbagai lahan milik Pemprov DKI diketahui tak membayar sewa aset. "Menyakitkan ini," kata Boy di Jakarta.

Dia berharap, terhadap kinerja dewan di Kebon Sirih serius meneruskan Pansus tiang microsel tersebut. Oleh sebab itu, dia menyakini DPRD DKI tak akan bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar.

"Ini enggak masuk angin. Mudah-mudahan enggak masuk angin, kalau masuk angin nanti saya beliin tolak angin (obat masuk angin) ya. Ingat, kabar berhembus dewan sudah masuk angin," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik mengaku, pimpinan dewan sudah membubuhkan tanda tangan atas rekomendasi Komisi A DPRD DKI untuk membentuk Pansus Microsel. Seharusnya, kata dia, sudah berjalan karena fraksi-fraksi sudah memberikan nama-nama untuk anggota pansus.

"Harusnya berjalan. Mari jaga nama baik dewan. Pansus, ini tugas dewan mengawasi eksekutif," katanya di Jakarta.

Dia menyarankan, kawan-kawan dewan tak perlu takut dengan pembentukan pansus karena niatnya baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemprov.

"Asik banget perusahaan microsel tak bayar sewa lahan," bebernya.

Sebelumnya, pihak Komisi A DPRD Jakarta sempat mendesak pimpinan dewan untuk segera mendatangani Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tower Mikrosel. Desakan tersebut didorong pihak komisi A karena tersiar kabar bahwasanya para pengusaha pemilik tower mikrocel sudah 'mengguyur' dana agar pansus tidak jadi dibentuk.

"Ya, kami di Komisi A merasa aneh saja, kok sampai sekarang para pimpinan dewan khusunya ketua dewan belum juga menandatangani SK pembentukan pansus ada apa ini,"tanya anggota Komisi A DPRD Jakarta, Inggard Joshua di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018) lalu.

Inggard mengungkapkan, komisi A sebagai pencetus pansus berkewajiban menanyakan kenapa sampai saat ini SK pembentukan Pansus belum juga ditandatangani oleh ketua dewan. Padahal, struktur pansus dari mulai ketua hingga anggota sudah diajukan oleh masing-masing fraksi.

"Saya khawatir kalau pansus ini belum juga tebentuk atau tidak jalan, masyarakat nantinya menilai kalau pembentukan pansus ini hanya jadi alat peras dewan kepada pengusaha mikrocell,"tegasnya.[jat]

Let's block ads! (Why?)