Soal Gaji 'Pak Ogah' Kadin Juga 'Angkat Tangan'

INILAHCOM, Jakarta - Rencana Dirlantas mencari donatur untuk menggaji 'pak Ogah' kembali menemui jalan buntu.

Setelah Pemprov DKI menolak membayar gaji 'pak ogah' yang bertugas membantu mengatur lalu lintas, kini giliran Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta ikut keberatan.

"Kadin ini kan organisasi pengusaha tapi kan ini nirlaba. Kalau kami diminta ya kami anggarannya darimana juga menggaji itu," kata Ketua Kadin Jakarta Sarman Simanjorang ketika dihubungi, Kamis (31/8/2017).

Sarman juga membantah kabar Kadin sudah melakukan pertemuan dengan Dirlantas, bahkan sudah sepakat.

"Ada statement dari dirlantas bahwa sudah pernah ketemu. Kami sampaikan kita belum pernah ketemu belum pernah membicarakan itu apalagi sampai MoU," ungkapnya mengklarifikasi.

Sarman justru menilai, Pemprov-lah yang paling pas untuk mengakomodir persoalan 'pak ogah' agar bisa membantu mengatur lalu lintas.

"Sebenarnya ini kan bagian dari pelayanan masyarakat. Seharusnya digaji oleh pemerintah dong. Kan sama saja dengan pasukan oranye kan. Seharusnya kan dianggarkan ke APBD," ungkapnya.

"Ini kan jangka panjang dan bagian dari pelayanan masyarakat, ya pemda lah paling cocok," sambungnya.

Soal kemungkinan gaji 'pak ogah' akan dibayar oleh perusahaan disekitar 'pak ogah' tersebut beroperasi, Sarman tak bisa memastikan.

"Kalau itu kan tergantung kepada perusahaannya. Mungkin bisa langsung ke perusahaannya. Tapi saya rasa juga perlu suatu komunikasi ke perusahaan itu," tandasnya.[jat]

Let's block ads! (Why?)