INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan perhitungan biaya operasionalisasi MRT yang diajukan Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta masih kurang komprehensif. Hal ini kemudian memicu belum adanya kesepakatan.
Moda transportasi massal berbasis rel Moda Raya Terpadu (MRT) bakal resmi beroperasi secara komersial pada 24 Maret 2019 mendatang.
"Kita ingin secara detail hitungan ini dilakukan karena subsidi transportasi massal ini bukan MRT saja, TransJakarta perlu besar juga," ujar Santoso, Selasa (19/3/2019).
Lalu usulan Public Service Obligation (PSO) yang diajukan Pemprov DKI Jakarta dinilai minim pertimbangkan jarak. Hal ini ditandai dengan yang dipatok di angka Rp21.659 perpenumpang atau Rp672,38 milliar untuk tahun 2019. Bahkan hal itu dipandang sebagai pemborosan anggaran.
Untuk itu DPRD mendorong Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta mencari sumber pendapatan lain agar pendapatan tersebut bisa digunakan untuk menyokong PSO atas tarif MRT.
"Nah itulah yang membuat anggota DPRD, apalagi yang mengikuti sejak awal, melihatnya ni kok kenapa itungannya gak fix dari awal? Kalo pun ada inflasi kan biasanya enggak terlalu tinggi," tutupnya. [rok]
Baca Kelanjutan Ini Penyebab Belum Disepakati Tarif MRT : https://ift.tt/2TOnEo3Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ini Penyebab Belum Disepakati Tarif MRT"
Posting Komentar