Anies Disarankan Segera Definitifkan Pejabat Plt

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI, Mohamad Ongen Sangaji meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera mendefinitifkan pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt).

Hal itu bertujuan untuk mempengaruhi serapan anggaran. Sebab, penyerapan belanja langsung baru Rp9.665 triliun atau 24 persen dari total anggaran belanja langsung Rp40.175 triliun.

"Pejabat Plt tidak berani menekan anggaran untuk menjalankan program karena takut berurusan dengan hukum. Sebab jabatan Plt kewenangannya tidak penuh," kata Ongen kepada wartawan, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, pejabat vital di lingkungan Pemprov DKI yang masih status pelaksana tugas antara lain Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas perumahan-pemukiman dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

"Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," ujarnya.

Ia mengatakan apabila Anies dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno tidak segera mendefinitifkan para pelaksana tugas tersebut, maka dampaknya sangat besar terutama dalam melayani masyarakat di Pemerintahan Provinsi DKI.

"Ini sudah ingin pembahasan APBD Perubahan 2018, makanya segera didefinitifkan. Hanura ini partai pendukung pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kami ingatkan ini, karena setiap saya turun ke bawah warga mengeluhkan," jelasnya.

Oleh karena itu, Ongen mengingatkan kepada Anies-Sandi supaya segera mendefinitifkan pejabat dan mengganti yang tidak produktif dalam jangka waktu 10 hari. Bahkan, Hanura mengultimatum bakal menjadi oposisi.

"Jangan sampai anggaran ada tak terserap secara baik akibat lamban kerja, ini demi warga DKI, APBD untuk pembangunan. Kalau saja belanja langsung masih 24 persen, itu mengerikan. Kami akan jadi oposisi sejati nanti kalau masih lemot," katanya. [ton]

Let's block ads! (Why?)