Soal Penerapan ERP, Lantas PMJ Tunggu Pemprov DKI

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf mengaku pihaknya masih menunggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Dia mengaku jika Pemprov DKI Jakarta sudah siap, maka pihaknya siap untuk melaksanakan kebijakan yang dimaksud tersebut. Namun, hingga kini Yusuf mengakui belum ada pembahasan lebih jauh soal ini. Sampai sekarang belum ada kelanjutan soal akan diterapknnya ERP ini.

"Belum (pembahasan). Kita menunggu kebijakan Pemprov, baru kita laksanakan," ujar dia di Hutan Kota Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat 10 Januari 2020.

Lantaran belum ada pembahasan lebih jauh, polisi mengaku belum mau berkata banyak terkait hal ini. Dia minta hal ini ditanyakan ke Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu baru ke pihaknya. Hal itu mengingat ERP adalah program Pemprov DKI Jakarta, bukan program pihaknya.

"Itu programnya Pemprov (DKI) itu. Yang jawab Pemprov," katanya lagi.

Diketahui, ERP merupakan salah satu solusi yang dikaji untuk mengurangi kemacetan, sekaligus menekan polusi udara. Melalui penerapan ERP, kendaraan-kendaraan harus membayar tarif tertentu saat hendak melintasi ruas yang sedang menjadi lokasi penerapan ERP.

Anies sempat mengungkap bahwa rencana baru penerapan aturan ruas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta, kini akan mengandalkan smartphone yang penggunaannya sudah masif. Menurut Anies, penerapan, tidak akan menggunakan 'gantry' atau gawang elektronik kendaraan seperti sempat dikonsepkan pemerintahan-pemerintahan yang lalu.

"Dengan era sekarang, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang menempel di HP, menempel di kendaraan, untuk kemudian memberikan yang disebut dengan ERP," ujar Anies di Balairung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. [adc]

Let's block ads! (Why?)