Pengantar Elpiji Subsidi Harus Bebas Ganjil Genap

INILAHCOM, Jakarta - Para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan memberikan alternatif kepada warga ibu kota, terkait aturan ganjil genap. Karena kebijakan tersebut dinilai menyulitkan masyarakat.

Salah satunya datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang meminta Anies memberikan alternatif kepada warga Jakarta, bukan hanya membatasi mobilitas warga.

"Banyak masyarakat yang mengeluhkan kebijakan perluasan ganjil genap, salah satunya jasa pengangkutan gas elpiji. Mereka kan memasok gas elpiji untuk kebutuhan masyarakat, masa tidak diberi toleransi terbebas ganjil genap. Harusnya ini diberi solusi dong," ujar Gembong pada wartawan, Sabtu (7/9/2019).

Gembong berencana mengundang Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk membahas masalah ini. "Jangan semua dipukul rata dong diberlakukan ganjil genap. Harusnya ada toleransi untuk beberapa kasus, seperti pengantar elpiji," kata dia.

Gembong mengucapkan terima kasih atas masukan Pengusaha Elpiji bersubsidi Brando Susanto dan kawan-kawan ke DPRD DKI. Dia berjanji akan menyampaikan masalah itu langsung kepada pihak terkait.

"Kami fraksi PDIP akan memperjuangkan keluhan dan aspirasi masyarakat kecil itu. Ini juga sebagai bentuk kepedulian pada warga Jakarta," katanya.

Sebelumnya pengusaha gas elpiji bersubsidi Brando Susanto memprotes kebijakan ganjil genap ke kendaraan pembawa elpiji ke masyarakat. Operasional truk-truk pembawa elpiji ke masyarakat akan terganggu dengan penerapan gajil-genap tersebut.

"Tujuan pelaksanaan ganjil genap adalah mengurangi jumlah penumpang kendaraan pribadi dijalan ke transportasi umum yang sudah lebih maju. Jadi untuk pelayanan produk utama ke masyarakat, khususnya BBM dan Elpiji bersubsidi tidak tepat diberlakukan Ganjil Genap. Mestinya Pemprov memberikan Surat Dispensasi bagi truk-truk Elpiji yang jumlahnya ribuan di DKI Jakarta, agar pelayanan masyarakat kecil penerima subsidi tidak terganggu," ujar Brando di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Brando pun menentang kebijakan solusi pindah plat dari hitam ke kuning, karena memiliki dampak juga pada SIM/Surat Ijin Mengemudi para supir yang sebelumnya A atau B1, menjadi A Umum dan B1 Umum.

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI seharusnya lebih bijaksana memberikan dispensasi dengan tidak memberlakukan ganjil-genap terhadap truks gas elpiji.

"Nanti bila terjadi kelangkaan Elpiji di masyarakat, karena kompleksitas Ganjil Genap pada distribusi elpiji bersubsidi, akan meresahkan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Surat dispensasi adalah solusi terbaik, sampai benar-benar bisa dijalankan dengan optimal," kata Brando.

Gubernur DKI harus berani mengambil keputusan Surat Dispensasi untuk juga melindungi akses masyarakat kecil mendapatkan elpiji subsidi sepeti biasanya, tanpa ada gangguan. Brando mengingatkan bahwa Distribusi Elpiji Bersubsidi ini juga bagian dari Public Service Obligation, artinya vital tidak sama dengan angkutan komersial yang lainnya. [*]

Let's block ads! (Why?)