Mutasi Pejabat, Wali Kota Depok Kecewakan Wakilnya

INILAHCOM, Depok - Dua kepala daerah di Kota Depok; wali kota dan wakilnya, diduga berseteru lantaran tidak adanya koordinasi dalam kebijakan pemutasian pejabat di bawah mereka.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna tidak menampik belakangan ini hubungannya denganWali Kota Depok Idris Abdul Shomad 'diambang perceraian'. Beda visi menjadi faktor utama perseteruan mereka.

"Saya tidak tahu bagaimana komposisi mutasi yang dilakukan pemerintah kota, karena saya tidak dilibatkan," ungkap Pradi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2019), terkait mutasi pejabat ASN (aparatur sipil negara) yang dilakukan akhir tahun dan menjelang akhir masa jabatan wali kota.

Pradisangat menyayangkan tidak adanya koordinasi menyangkut mutasi dalam lingkup pejabat eselon II, III, dan IV. Rencananya pelaksanaan mutasi para kepala dinas pada Selasa (31/12) atau paling lambat awal Januari 2020.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengaku tidak mengetahui siapa saja pejabat eselon II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok yang akan dimutasikan.

"Saya bukan panitia jadi tidak tahu nama-nama pejabat yang terkena mutasi," kilahnya.

Menurut dia, orang yang paling mengetahui siapa saja pejabat yang terkena mutasi adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri karena merupakan panitianya.

"Panitianya Supian Suri. Jadi, dialah yang paling mengetaui segalanya," tutur Hardiono.

Hal senada dikemukakan inspektur pada Inspektorat Kota Depok Firmanuddin. "Saya bukan panitia jadi tidak mengetahuinya.Soal adanya mutasi, paling mengetahui adalah BKPSDM," katanya.

Kepala BKPSDM Kota Depok Supian Suri membenarkan adanya mutasi di lingkungan SKPD. "Mutasi ini untuk mengisi posisi kosong jabatan karena pensiun, jadi harus diisi," jelasnya, singkat.

Sebagaimana diberitakan (29/12/2019), pejabat Pemkot Depok yang akan dimutasi antara lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagin), dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Kebijakan tersebut diduga terkait dengan persiapan pencalonan kembali Idris dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono membantah mutasi dikaitkan dengan masalah pilkada dan raport merah kepala dinas.

"Mutasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, penyegaran," ujar Hardiono, yang juga Koordinator Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) itu.

Dia menjelaskan bahwa mutasi atau rotasi pejabat daerah merupakan hak prerogatif kepala daerah. Jadi, tidak berhubungan dengan masalah pilkada dan kinerja buruk kepala dinas.

Meski mutasi tidak terkait masalah politik, Hardionotidak menampik jika Kota Depok salah satu daerah yang ikut perhelatan pilkada serentak pada 2020.

Ramai pemberitaan bahwa petahana Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad akan mencalonkan kembali untuk kali kedua sebagai Wali Kota Depok masa jabatan 2020-2025. Dia akan menjadi rival wakilnya, Pradi Supriatna, yang juga akan maju sebagai calon wali kota setempat. [yha]

Let's block ads! (Why?)